Berikut bisa dilihat press release dari Naker TV, yang diposting pada laman youtube Channel, yang berisi tentang tantangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Era MEA. silahkan di nikmati. video ini bisa dilihat lebih lanjut pada laman resmi youtube channel :

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemberlakuan era persaingan bebas dalam pasar tunggal sekawasan Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di tinggal beberapa hari lagi. Perhimpunan masyarakat bangsa se Asia Tenggara alias Association of South East Asian Nation (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020.

Kesepakatan yang menciptakan pasar bebas barang, jasa dan modal di dalam kawasan Asia Tenggara diyakini meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara di ASEAN. Diprediksi, pendapatan domestik bruto (PDB) ASEAN yang mulai menjalankan pasar bebas tahun ini naik dua kali lipat menjadi USD4,7 triliun pada 2020.
Salah satu kesepakatan yang telah disetujui bersama diantaranya membuka akses pasar barang dan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Mau tak mau Indonesia harus siap karena pemberlakuan MEA tinggal menghitung hari menunggu akhir bulan Desember 2015.

“Karena memang yang secara umum ada dua bidang. Pertama trade in goods atau perdagangan barang. Kedua trade in service atau perdagangan jasa,” ungkap Menteri Perdagangan Saleh Husin kepada metrotvnews.com, Senin (30/11/2015).

Beragam regulasi dan persiapan dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyongsong MEA yang diyakini dapat melipatgandakan kekuatan ekonomi ASEAN pada 2020.

Terbukanya akses tenaga kerja

Kesepakatan MEA mulai yang diterapkan pada 2015 ini akan membuka pasar tenaga kerja dan jasa di beberapa bidang. Ada beberapa sektor jasa yang telah dibuka secara bebas. Pekerja sektor tersebut dapat bekerja lintas batas negara dengan mudah berkat MEA.

Sektor-sektor yang dimaksud yakni bidang teknik dan rancang bangun, bidang kesehatan, tenaga survei, jasa akuntan, dan pariwisata. Sektor yang disepakati tersebut kemudian dituangkan dalam pengakuan bersama untuk delapan jenis profesi dalam Mutual Recognition Arrangement. Pengakuan bersama tersebut menetapkan standar dan kompetensi yang dapat diterima di masing-masing negara.

Terbukanya peluang bagi profesi insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan merupakan tantangan bagi Indonesia. Sebab, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menilai angkatan kerja Indonesia tiap tahunnya meningkat tapi tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi.

“Karena itu kita dorong setiap sektor untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi,” kata Hanif di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Senin (7/12/2015).

Saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia berjumlah di kisaran 120 juta jiwa.Sebagian angkatan kerja Indonesia juga bekerja di sektor jasa dan industri manufaktur.

Karena itu MEA bisa dijadikan alat sehingga penyerapan angkatan tenaga kerja. Karena peluang penyerapan tenaga kerja, terutama delapan profesi yang telah disepakati dalam MRA.

“Penerapan MEA merupakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kualitas perekonomian,” kata Hanif.

Delapan profesi bisa menyasar pasar kerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar kawasan Asia Tenggara. Apalagi mengingat angka pengangguran Indonesia masih tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang lain.

Jadi, sebenarnya MEA merupakan peluang atau ancaman bagi tenaga kerja Indonesia?

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusata Data dan Informasi Kemenaker, angka pengangguran di Indonesia tahun Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa. Atau sekitar 5,81 persen dari jumlah angkatan kerja.

Angka ini sangat jauh bila dibandingkan negara besar di Asia Tenggara lain seperti Thailand (0,8%), Singapura (2%) dan Malaysia (2,9%). Bahkan Indonesia juga kalah dari Kamboja dalam yang tingkat pengangguran di negaranya hanya 0,3%.

Karena alasan itu, MEA menjadi sebuah peluang besar bagi ketenagakerjaan Indonesia bila mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya. Beberapa langkah pun sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama-sama dengan kementerian teknis di bidang-bidang yang telah disepakati dalam MEA.

“Kementerian tenaga kerja ini kan koordinator dalam  mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Tetapi yang mempersiapkan di lapangan itu adalah kementerian teknis sektor masing-masing bersama Kementerian Tenaga Kerja,” terang Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Khairul Anwar kepada metrotvnews.com, Selasa (08/12/2015).

Setidaknya sudah ada dua hal yang disiapkan pemerintah menjelang MEA.

Pertama, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesian. Peningkatan kompetensi dilakuan dengan menjalankan program peningkatan kompetensi. Hal tersebut dicapai dengan penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan standar pelatihan profesi.

Kedua, dengan percepatan sertifikasi kompetensi yang telah disesuaikan dengan MRA agar tenaga kerja Indonesia dapat berkompetisi dengan tenaga dari negara anggota ASEAN yang lain. Hal ini sudah menampakkan hasil.

“Salah satu indiktornya dengan pencapaian rarget sertifikasi. Sebagai gambaran, ada 340 ribu orang tenaga kerja yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tahun depan terus kita dorong agar semakin banyak yang bisa disertifikasi,” kata Khairul.

Mantan Direktur Jenderal Bina Pelatihan dan Produktifitas ini yakin, tenaga kerja Indonesia tidak akan kalah saing. Terutama tenaga ahli dan teknis. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai penghasil insinyur terbesar dan berkualitas baik.Tidak sedikit tenaga teknis kita yang bekerja di luar negeri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 478 Indonesia insinyur bersertifikasi. Malaysia hanya memiliki 207 insinyur bersertifikasi dan Singapura 229 insinyur bersertifikasi.

Namun pada kenyataannya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatat perbandingan jumlah insinyur dengan penduduk Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga. Indonesia hanya memiliki sekitar 2.671 insinyur per satu juta penduduk. Sedangkan Malaysia memiliki 3.337 insinyur persatu juta penduduknya.

Tidak hanya jumlah insinyur yang masih belum proporsional, kompetensi tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan juga cukup memprihatinkan. Ini menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Indonesia karena dapat melemahkan daya saing di dalam MEA

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih tidak memiliki kompetensi yang tersetifikasi. Bahkan dari tingkat pendidikan saja, tenaga kerja Indonesia hanya mengecap pendidikan hingga Sekolah Dasar.


Masih rendahnya kompetensi dan belum proporsionalnya tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah permasalahan tersendiri jika tidak segera diakali. Indonesia merupakan pasar ekonomi yang besar dan potensial dengan besarnya luas wilayah, melimpahnya sumber daya dan tingginya jumlah penduduk.

Dari sisi ketanagakerjaan, Indonesia juga merupakan peluang menggiurkan bagi tenaga kerja asing.

Upah minimum Indonesia yang diatur pemerintah memang peringkat kedua terendah di antara negara-negara ASEAN lain. Namun rata-rata pendapat nasional perkapita Indonesia merupakan peringkat kelima terbesar walau dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta.

“Kalau tenaga kerja yang di luar itu mau masuk kesini, yang dilihat nilai tambah disini bagaimana. Misalnya hitungan upah. Kalau misalnya disini upah itu lebih mahal, pasti mereka lebih memilih masuk kesini,” kata Khairul.


Kementerian Tenaga Kerja mengakui perlu kesiapan yang lebih matang dalam mempersiapkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Terutama untuk dapat memiliki daya saing yang sesuai dengan standar kualifikasi MRA. “Mengingat masih rendahnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja di 8 profesi dimaksud,” kata Hanif.

Regulasi dan persiapan tenaga kerja Indonesia menjelang MEA

Untuk memastikan tenaga kerja Indonesia siap dalam menghadapi persaingan dalam MEA, Kemenaker telah bersama-sama menyusun beberapa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) juga telah dijalankan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Khairul Anwar menyebut pemerintah beberapa kementerian telah menyiapkan SKNNI dan KKNI. Walau belum seluruh kementerian menyiapkan dua hal ini, namun SKKNI untuk seluruh sektor tengah berjalan.

Pemerintah juga melibatkan asosiasi profesi terkait untuk meyiapkan teknis dan prosedur SKKNI dan KKNI. Setelah seluruh proses berjalan kemudian ditetapkan Kemanaker untuk diimplementasikan oleh kementerian sektor.

“Sudah ada beberapa yang mennyiapkan dengan baik. Yang paling bagus itu pariwisata, yang kedua perindustrian, kominfo juga sudah bergerak, konstruksi sudah. Pertanian baru mulai,” ujar dia.

Selain itu Kemenaker juga memperketa regulasi terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).  Dalam setahun ke belekang, Kemaner sudah mulai mulai menjalankan beberapa regulasi keta TKA yang masuk ke Indonesia. TKA yang bisa masuk adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan waktu tertentu.

Meskipun nantinya akan ada kemudahan orang asing untuk datang ke Indonesia saat MEA dijalankan, TKA harus memiliki sponsorhip yang berbadan hukum Indonesia jika ingin bekerja secara tetap.

“Terdapat delapan yang terus didorong untuk implementasi SKKNI dan KKNI-nya. Sedangkan untuk bidang lainnya sedang dalam proses,” kata Hanif.

Melalui instrument SKKNI, ia melanjutkan, menjadi tantangan untuk semua stakeholders terkait untuk dapat mengembangkan dan menyesuaikan dengan standar internasional. “Sehingga nantinya angkatan kerja Indonesia dapat diakui kompetensinya dan mendapatkan akses peluang kerja yang ada di luar negeri,” tandas Hanif.

(sumber : http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/14/201019/persaingan-ketat-pasar-tenaga-kerja-di-mea)